Sistem Silvikultur

Sistem silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya (SK Menteri Kehutanan No.309/Kpts-II/1999).  Sistem silvikultur merupakan serangkaian kegiatan terencana mengenai pengelolaan hutan yang meliputi penebangan, peremajaan dan pemeliharaan tegakan hutan guna menjamin kelestarian produksi kayu dan hasil hutan lainnya (Ngadiono 2004)

Persemaian berbagai jenis bibit pohon

Tiga hal penting yang menjadi fokus dalam Sistem silvikultur adalah:

·         Metode regerasi dari suatu tegakan yang membentuk hutan

·         Bentuk dari hasil yang akan diproduksi

·         Pengaturan dari pohon-pohon dari suatu tegakan hutan, dimana mengacu pada pertimbangan silvikultur dan perlindungan serta kemudahan dalam pemanenan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No.309/Kpts-II/1999 tentang Sistem Silvikultur dan Daur Tanaman Pokok dan Pengelolaan Hutan Produksi, sistem silvikultur yang dilakukan dalam kegiatan pengelolaan hutan produksi di Indonesia adalah TPTI, THPB (Sistem Silvikultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan), THPA dan TPTJ.    Dengan adanya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.10172/Kpts-II/2002 maka sistem silvikultur yang diterapkan di Indonesia adalah TPTI dan THPB karena THPA dan TPTJ dianggap tidak dapat diterapkan sebagaimana yang diharapkan.  Namun demikian seharusnya tidak terjadi pembatasan penggunaan suatu sistem silvikultur karena harus disesuaikan dengan keadaan hutan dimana hendak diterapkan serta tujuan pengelolaannya.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan pemilihan sistem silvikultur  antara lain:

·         Tujuan pengelolaan/pengusahaan

·         Keadaan/tipe hutan

·         Sifat silvik

·         Struktur dan komposisi jenis

·         Tanah dan topografi

·         Pengetahuan professional rimbawan

·         Kemampuan pembiayaan

Penentuan sistem silvikultur didasarkan pada hasil risalah hutan serta lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan yang pelaksanaannya disusun dalam RKPH.