See the World Deforestation Clock at http://www.cifor.org/defclock.

Jumat, 01 Juni 2012

TANAH TROPIKA DAN PENGELOLAANNYA UNTUK HUTAN TANAMAN

Area bervegetasi di kawasan tropika pada tahun 1993 diperkirakan seluas 1346 juta ha yang terdiri atas 164 juta ha di Afrika, 124 juta di Amerika Latin, dan 476 juta ha di Asia dan Oceania (FAO 1993) (Gambar 1). Dari luasan tersebut, tanah tropika telah terdegradasi cukup besar yang disebabkan oleh deforestasi (579 juta ha), penggembalaan ternak yang berlebihan (677 juta ha), aktivitas pertanian (552 juta ha), eksploitasi berlebihan (133 juta ha), dan aktivitas bio-industri (23 juta ha). Hal itu mengakibatkan negara di daerah tropis tiap kapita dengan luas area bervegetasi yang kurang dari 0,1 ha berjumlah 8 negara pada tahun 1990, dan diperkirakan akan menjadi 45 negara pada tahun 2025 . Oleh karena itu, perlu dikaji tanah utama di daerah tropis, sifat fisik tanah kunci, dan pengelolaan tanah, agar dapat mengelola tanah tropika dengan baik sehingga degradasi tanah tidak semakin besar.




Gambar 1  Tropical Vegetated Area.

Tanah dibentuk oleh beberapa faktor-faktor yang terdiri atas iklim, vegetasi, bahan induk, jenis timbulan, dan lamanya waktu terbentuknya tanah. Proses pembentukan tanah tropika dibagi ke dalam dua proses yaitu:
  1. proses pengumpulan bahan induk
  2. pembedaan horizon tanah. 


Tanah-tanah di daerah tropika dikelompokkan berdasarkan dua asumsi dasar, yaitu:


  1. tanah merupakan hasil interaksi dari iklim, topografi, dan kehidupan organisme dalam waktu yang lama pada bahan induk; 
  2. jika tanah sama, maka respon yang tergantung pada sifat-sifat tanah adalah sama. 
Tanah-tanah tropika dikelompokkan menjadi 10 juta fase, 5 juta seri, 1250 sub-kelompok, 200 kelompok besar, 45 sub-ordo, dan 11 ordo (Eswaran et al. 1992). Ordo-ordo tanah utama yang terdapat di kawasan tropika disajikan pada Tabel 1. Lokasi persebaran ordo-ordo tanah tersebut secara lebih jelas dapata dilihat pada Gambar 2.

Tabel 1 Ordo-ordo tanah utama di kawasan tropika
No
Ordo Tanah
Luas area di dunia
Luas area di daerah tropis
(106 ha)
(%)
(106 ha)
(%)
1
ALFISOLS
1730
13,1
800
16,3
2
ARIDOSOLS
2480
18,8
900
18,4
3
ENTISOLS
1090
8,2
490
10,0
4
HISTOSOLS
120
0,9
50
1,0
5
INCEPTISOLS
1170
8,9
243
5,0
6
MOLLISOLS
1130
8,6
50
1,0
7
OXISOLS
1120
8,5
1100
22,5
8
SPODOSOLS
560
4,3
6
0,1
9
ULTISOLS
730
5,6
520
10,6
10
VERTISOLS
230
1,8
200
4,1
11
HIGHLANDS
2810
21,3
541
11,0
TOTAL
13170
100,0
4900
100,0
Sumber: Buringh (1979), Van Wambeke (1992).
Gambar 2  Lokasi persebaran  ordo tanah di dunia  (USDA 2005)

Tabel 2   Pembatas yang berkaitan dengan karaktersitik tanah untuk  pengelolaan hutan tanaman di kawasan tropika
Ordo Tanah
Kesuburan tanah
Ketersediaan
P
Erosi
Pemadatan / Pengerasan
Pertukaran hara
Oxisols
3
3
2
2
1
Ultisols
3
3
2
2
1
Inceptisols
1
1
3
2
2
Entisols
1
1
3
2
2
Alfisols
2
1
3
3
3
Aridisols
2
1
3
3
1
Vertisols
2
2
3
3
3
Keterangan:   3: pembatas sangat parah; 2: pembatas sedang; dan 1: pembatas sedikit

Masing jenis-jenis tanah memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga teknik pengelolaannya pun berbeda agar dapat mendukung kelestarian vegetasi yang tumbuh di atasnya. Dalam kaitannya dengan pengelolaan hutan tanaman, pengelolaan tanah yang tepat akan sangat mendukung kelestarian hasil. Beberapa karakteristik tanah yang perlu diperhatikan dan dikelola yaitu kesuburan tanah, ketersediaan unsur hara, kerentanan terhadap erosi, kepadatan tanah, dan pertukaran hara dalam tanah (Tabel 2). Karakteristik tanah tersebut selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kriteria kesesuaian lahan, dalam bentuk Digital Soil Mapping yang selanjutnya dapat direpresentasikan ke dalam panduan pengelolaan hutan tanaman di kawasan tropika Gambar 3 - 5. 

Gambar 3  Digital Soil Mapping

Gambar 4  Contoh Digital Soil Mapping

Gambar 5  Contoh Digital Soil Mapping 


* RRG *
(Berdasarkan Buku Management of Soil, Nutrients and Water in Tropical Plantation Forests: Soils of the Tropics and Their Management for Plantation Forestry dan beberapa tambahan informais pendukung dari literatur lain).


Rabu, 02 Mei 2012

Ekosistem Mangrove dan Persebarannya


Kata mangrove merupakan kombinasi antara bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove (Macnae 1968 dalam Kusmana 2011). Kusmana (2011) menyatakan bahwa dalam bahasa Inggris kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan yang tumbuh di daerah jangkauan pasang-surut maupun untuk individu-individu spesies tumbuhan yang menyusun komunitas tersebut, sedangkan dalam bahasa Portugis kata mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, dan kata mangal untuk menyatakan komunitas tumbuhan tersebut. Snedaker (1978) menjelaskan bahwa hutan mangrove adalah kelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis sampai sub-tropis yang memiliki fungsi istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah an-aerob. Adapun menurut Aksornkoae (1993), hutan mangrove adalah tumbuhan halofit (tumbuhan yang hidup pada tempat-tempat berkadar garam tinggi atau bersifat alkalin) yang hidup di sepanjang areal pantai yang dipengaruhi oleh pasang tertinggi sampai daerah mendekati ketinggian rata-rata air laut yang tumbuh di daerah tropis dan sub-tropis. Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidal forest, coastal woodland, vloedbosschen, dan hutan payau (Kusmana 2011).

Ekosistem mangrove merupakan suatu ekosistem khas di wilayah pesisir yang merupakan tempat berlangsungnya hubungan timbal balik antara komponen abiotik seperti senyawa anorganik, organik dan iklim (pasang surut, salinitas, dan lain-lain) dengan komponen abiotik seperti produsen (vegetasi, plankton), konsumen makro (serangga, ikan, burung, buaya, dan lain-lain). Mangrove sebagai suatu ekosistem memiliki enam fungsi utama, yaitu: (1) fungsi aliran energi, (2) fungsi aliran makanan, (3) fungsi pola keragaman jenis, (4) fungsi siklus nutrien (biogeokimia), (5) fungsi evolusi dan perkembangan, dan (6) fungsi pengendalian (cybernetics). 

FAO (2007) menyatakan bahwa luas hutan mangrove di dunia pada tahun 2005 diperkirakan seluas 15,2 juta ha yang tersebar di seluruh pantai tropik dan sub-tropik. Sebaran dan persentase luas hutan mangrove di dunia dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2. 

Gambar 1  Lokasi sebaran mangrove di dunia (FAO 2007)

Gambar 2  Persentase luas mangrove di dunia (FAO 2007)

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki luas mangrove terluas di tingkat dunia, yaitu seluas 19%. Menurut data tutupan lahan Bakosurtanal (2009), hutan mangrove di Indonesia mencapai luasasn sebesar 3.244.018,64 ha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia seperti yang digambarkan pada Gambar 3.


Gambar 4  Lokasi sebaran mangrove di Indonesia (NASA 2010 dalam Hence 2010)


DAFTAR PUSTAKA

Aksornkoae,  S. 1993. Ecology and Management of Mangrove. Bangkok, Thailand: IUCN.
[FAO] Food and Agricultural Organization of United Nations. 2007. The World’s Mangrove 1980-2005: A Thematic Study in The Framework of The Global Forest Assestment 2005. Rome: Food and Agricultural Organization of United Nations.
Hence J. 2010. NASA images reveal disappearing mangrove worldwide. http://news.mongabay.com/2010/1201-hance_nasa_mangroves.html [29 Maret 2012].
Kusmana C. 2011. Ekosistem mangrove dan kesejahteraan masyarakat pesisir. http://cecep_kusmana.staff.ipb.ac.id [29 Maret 2012].

(Ghina Ghufrona - Mei 2012)

Minggu, 01 Januari 2012

Mitigasi & Adaptasi Perubahan Iklim

Mitigasi dalam kamus John M. Echols dan Hassan Shadily memiliki arti yaitu pengurangan. Adapun adaptation atau adaptasi artinya penyesuaian diri. Kedua istilah ini menjadi penting karena menyangkut strategi menghadapi perubahan alam. Melalui mitigasi, usaha yang dapat dilakukan adalah mengurangi sebab pemanasan global dari sumbernya. Gunanya agar laju pemanasan itu melambat, dan pada saat bersamaan dapat dilakukan persiapan diri untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada, sehingga diharapkan akan ditemukan suatu titik temu yang menjamin kelangsungan hidup manusia.



Dalam skala kecil, mitigasi bisa berupa gerakan cinta lingkungan seperti pengelolaan sampah, bike to work, mengurangi penggunaan plastik, menggunakan AC yang non CFC, hemat energi dan lain sebagainya. Adapun beradaptasi dapat dilakukan dengan melakukan penataan lansekap lingkungan, penghijauan, menjaga daerah resapan, re-use, recycling, dan lain-lain.

Beradaptasi terhadap perubahan iklim merupakan prioritas mendesak bagi Indonesia. Seluruh kementerian dalam pemerintahan dan perencanaan nasional perlu mempertimbangkan perubahan iklim dalam program-program mereka – berkenaan dengan beragam persoalan seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, keamanan pangan, pengelolaan bencana, pengendalian penyakit, dan perencanaan tata kota. Namun ini bukan merupakan tugas pemerintah pusat belaka, tetapi harus menjadi upaya nasional yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat umum, dan semua organisasi nonpemerintah, serta pihak swasta.

Di tahun-tahun belakangan ini masyarakat dunia semakin meresahkan efek pemanasan global dan di awal tahun 1990an telah mengonsep United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCC), yang diberlakukan pada 1994. Di dalam kerangka ini mereka mengajukan dua strategi utama: mitigasi dan adaptasi (Boks 5). Mitigasi meliputi pencarian cara-cara untuk memperlambat emisi gas rumah kaca atau menahannya, atau menyerapnya ke hutan atau ‘penyerap’ karbon lainnya. Sementara itu adaptasi,mencakup cara-cara menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat – bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya, atau memanfaatkan efek-efek positifnya.

Kenaikan muka air laut yang dapat menggenangi ratusan pulau dan menenggelamkan batas wilayah negara Indonesia. Musim tanam dan panen yang tidak menentu diselingi oleh kemarau panjang yang menyengsarakan. Banjir melanda sebagian besar jalan raya di berbagai kota besar di pesisir. Air laut menyusup ke delta sungai, menghancurkan sumber nafkah pengusaha ikan. Anak-anak menderita kurang gizi akut. Itu bukan berita perubahan iklim kita yang biasa. Umumnya berita perubahan iklim di Indonesia berkisar pada soal penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa, serta hilangnya serapan karbondioksida – yang menempatkan Indonesia sebagai penyumbang utama pemanasan global. Semua itu memang terjadi, tetapi itu baru merupakan separuh cerita. Seperti yang akan diungkap laporan ini, bangsa Indonesia juga akan menjadi korban utama perubahan iklim - dan bila kita tidak segera belajar beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini, jutaan rakyat akan menanggung akibat buruknya. Perubahan iklim mengancam berbagai upaya Indonesia untuk memerangi kemiskinan. Dampaknya dapat memperparah berbagai risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh rakyat miskin, serta menambah beban persoalan yang sudah di luar kemampuan mereka untuk menghadapinya. Dengan demikian, perubahan iklim menghambat upaya orang miskin untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan keluarga mereka.

Apa yang dapat kita lakukan terhadap semua ini? Sejauh ini,perhatian terhadap perubahan iklim terutama difokuskan pada ‘mitigasi’ dan utamanya pada upaya-upaya untuk menurunkan karbon dioksida. Semua tindakan ini penting, tetapi bagi masyarakat termiskin, yang hanya punya andil kecil saja terhadap emisi gas tersebut, prioritas yang paling mendesak adalah menemukan berbagai cara untuk mengatasi kondisi lingkungan hidup yang baru ini – beradaptasi. Meski mereka tidak menyebutnya dengan istilah ‘adaptasi’, banyak yang telah berpengalaman dalam ‘adaptasi’ ini. Orang-orang yang tinggal di daerah yang rawan banjir, misalnya, sejak dulu sudah membangun rumah panggung. Para petani di wilayah yang sering mengalami kemarau panjang sudah belajar untuk melakukan diversifikasi pada sumber pendapatan mereka, misalnya dengan menanam tanaman pangan yang lebih tahan kekeringan dan dengan mengoptimalkan penggunaan air yang sulit didapat, atau bahkan berimigrasi sementara untuk mencari kerja di tempat lain. Yang masih perlu dilakukan sekarang ini adalah mengevaluasi dan membangun di atas kearifan tradisional yang sudah ada itu untuk membantu rakyat melindungi dan mengurangi kerentanan sumber-sumber nafkah mereka. 

Adaptasi dalam perencanaan pembangunan

Yang jadi masalah saat ini adalah bahwa adaptasi dapat dilihat hanya sebagai masalah lingkungan hidup semata – dan merupakan tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup. Padahal, semua departemen pemerintahan dan badan perencanaan nasional perlu mempertimbangkan dampak perubahan iklim ini ke dalam program masing-masing. Berbagai persoalan besar seperti pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan tata ruang, ketahanan pangan, pemeliharaan infrastruktur, pengendalian penyakit, perencanaan perkotaan, semuanya mesti ditinjau ulang dari perspektifperubahan iklim.

Tantangannya adalah membuat perencanaan pembangunan menjadi ‘tangguh terhadap iklim’. Dampak perubahan iklim terhadap ekonomi dan pembangunan manusia harus dievaluasi secara seksama dan dipetakan. Kemudian strategi adaptasi harus diintegrasikan ke dalam berbagai rencana dan anggaran, baik pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya pengentasan kemiskinan harus ditingkatkan di bidang-bidang yang khusunya rentan terhadap perubahan iklim dan dibutuhkan berbagai investasi tambahan untuk menggiatkan pengurangan risiko bencana.

Semua upaya ini juga harus dipadukan ke dalam berbagai upaya di tingkat masyarakat dan rumah tangga. Bagaimanapun, masyarakat sudah berpengalaman lama dalam beradaptasi – dengan berbagai tindakan yang sudah dipraktikkan selama berabad-abad. Orang-orang yang tinggal di wilayah yang rentan banjir sejak dulu membangun rumah panggung dan banyak masyarakat masa kini masih meneruskan praktik ini, meski bahan-bahan yang digunakan sudah modern seperti tiang beton atau genteng besi.Di wilayah rawan longsor, orang-orang membangun tanggul penahan longsor yang kukuh. Para petani yang terpapar kemarau panjang sudah belajar untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan mereka, menanam tanaman pangan yang tahan kekeringan dan mengoptimalkan penggunaan air yang terbatas, bahkan bermigrasi sementara untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Apakah itu melalui prakarsa di tingkat publik atau individual, adaptasi hendaknya mencakup penguatan sumber-sumber penghidupan dan mengurangi kerentanannya.Hal ini akan mempersyaratkan suatu perubahan dalam arah pembangunan.

Di masa lalu sebagian besar pembangunan di Indonesia didasarkan pada eksploitasi sumber daya alam – dengan manfaat ekonomi yang dinikmati di perkotaan dan biaya lingkungannya dibebankan ke wilayah pedesaan. Pola itu harus diubah. Baik masyarakat di pedesaan maupun di perkotaan sudah seyogyanya menargetkan pembangunan manusia yang berkelanjutan dan ancaman perubahan iklim kini makin mendesakkan kepentingannya. Jika kita tidak mengubah pola pembangunan,maka seluruh sumber daya yang tersedia bagi rakyat – pangan, air, dan wilayah pemukiman kemungkinan dapat menjadi makin sulit didapat. Perubahan pola pembangunan ini memerlukan strategi adaptasi yang lebih luas yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta – memadukan antara pendekatan pada tingkat pemerintahan dan kelembagaan dengan pendekatan bottom-up yang berakar pada pengetahuan kewilayahan, kebangsaan, dan lokal. Sementara adaptasi merupakan faktor vital dalam seluruh aktivitas pembangunan, secara khusus adaptasi penting dilakukan dalam bidang-bidang pertanian,wilayah pesisir, penyediaan air, kesehatan dan wilayah perkotaan, dengan air memainkan peran lintas sektoral di berbagai bidang ini.

Adaptasi dalam pertanian

Di antara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim adalah para petani Indonesia. Sejauh ini, para petani diJawa berhasil menanam padi dua kali dalam setahun, tetapi dengan perubahan iklim, panen kali kedua tampaknya akan menjadi lebih rentan. Oleh karena itu, para petani yang sudah banyak berpengalaman mengatasi dampak buruk kejadian iklim yang ekstrem akan harus lebih banyak beradaptasi lagi di masa mendatang. Mereka, misalnya akan perlu mempertimbangkan berbagai varietas tanaman pangan. Beberapa jenis tanaman pangan memiliki kapasitas adaptasi secara alamiah, seperti jenis padi hasil persilangan yang berbunga pada waktu dini hari sehingga dimungkin terhindar dari suhu lebih tinggi di siang hari. Para petani juga mungkin dapat menggunakan varietas yang lebih mampu bertahan terhadap kondisi yang ekstrem – kemarau panjang, genangan air, intrusi air laut – atau berbagai varietas padi yang lekas matang yang cocok untuk musim hujan yang lebih pendek. Para petani juga perlu mengupayakan cara-cara untuk meningkatkan kesuburan tanah dengan bahan-bahan organik bagi tanah supaya lebih mampu menahan air – yaitu dengan menggunakan lebih banyak pupuk alamiah

Prioritas lainnya adalah pengelolaan air yang lebih baik. Caranya mungkin adalah dengan lebih banyak berinvestasi untuk irigasi dan juga dalam menampung dan menyimpan air – untuk menyeimbangkan peningkatan curah hujan di bulan April, Mei dan Juni, dengan penurunan curah hujan di bulan Juli, Agustus, dan September. Para petani mungkin akan lebih tangguh menghadapi perubahan iklim bila mereka memiliki perkiraan cuaca yang akurat dan tahu bagaimana harus merespon perubahan itu. Jika, misalnya, mereka dapat menyesuaikan waktu tanam dengan turun hujan pertama, mereka akan dapat memanen hasil yang lebih baik karena tanaman pangan mereka memperoleh lebih banyak unsur penyubur. Atau jika mereka tahu tahun itu akan menjadi tahun kemarau, maka mereka dapat mengganti tanaman pangan – mungkin dengan menanam kacang hijau, dan bukan padi. Mereka juga dapat beralih ke tanaman pangan yang lebih tinggi nilai jualnya meski hal ini bergantung pada kualitas benih dan masukan serta berbagai bantuan tambahan. Sementara itu mereka juga dapat melakukan penyesuaian antara menanam tanaman pangan dan memelihara ternak. Akhirnya, para petani yang tengah menghadapi atau sudah mengalami tahun gagal panen, dapat beradaptasi dengan bekerja di bidang non-tani,mungkin dengan bermigrasi sementara ke daerah lain atau ke kota lain.

Saat ini meski para petani ini sudah mendapatkan informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika,mereka mungkin tidak tahu bagaimana menginterpretasikan informasi itu. Suatu prakarasa untuk menjembatani hal ini adalah Sekolah Lapang Iklim seperti yang diadakan di Indramayu yang bertujuan menerjemahkan perkiraan ilmiah iklim ke dalam bahasa petani yang lebih sederhana dan melatih para petani untuk merespon.

Jika para petani memiliki akses ke informasi dan sarana yang tepat mereka akan dapat melakukan sendiri adaptasi yang dibutuhkan. Namun, sebagian dari mereka akan lebih sulit melakukan adaptasi, entah itu karena tanah garapan mereka tidak subur,misalnya, atau karena pasokan air tidak memadai, atau karena mereka tidak memiliki modal. Selain itu, mereka juga mungkin menghadapi berbagai kendala kelembagaan atau kultural.Dalam berbagai kasus seperti ini, pemerintah bisa membantu melalui intervensi yang langsung dan terencana, dengan menyediakan pengetahuan baru atau peralatan baru atau mencarikan teknologi-teknologi baru.

Adaptasi di wilayah pesisir

Penduduk yang menghadapi masalah kenaikan muka air laut dapat melakukan tiga strategi umum: 
  1. ‘membuat perlindungan’, yaitu dengan menanam tanaman penghadang seperti pohon mangrove; 
  2. ‘mundur’, dengan bermukim jauh dari pantai, atau 
  3. ‘melakukan penyesuaian’, yaitu (misalnya) dengan beralih ke sumber-sumber nafkah yang lain.

Adaptasi untuk penyediaan air 

Kita akan perlu menerapkan pengelolaan sumber air yang lebih terpadu – dengan melestarikan ekosistem disertai perbaikan waduk-waduk dan infrastruktur lainnya.

Adaptasi untuk bidang kesehatan

Dengan lingkungan hidup yang lebih sulit nanti, kita perlu memperkuat layanan dasar kesehatan masyarakat.Dan karena iklim yang lebih panas akan memungkinkan penyebaran nyamuk-nyamuk ke wilayah-wilayah baru, maka diperlukan suatu sistem pengawasan kesehatan yang lebih handal untuk memonitor penyebaran penyakit seperti malaria dan deman berdarah dengue.

Adaptasi untuk wilayah perkotaan


Di seluruh wilayah negeri ini, khususnya di wilayah pesisir dan kota yang rawan dilanda banjir, kita membutuhkan berbagai strategi yang lebih handal untuk mengurangi risiko perubahan iklim.


Adaptasi dalam pengelolaan bencana

Di negeri yang memang rawan bencana ini, perubahan iklim makin mendesakkan pentingnya ‘pengelolaan yang cermat’ terhadap bencana. Alih-alih hanya merespon setelah bencana terjadi, yang mesti dicapai adalah mengurangi risiko dan membuat persiapan untuk menghadapi bencana sebelum bencana itu terjadi.



Sektor-sektor yang akan terkena dampak perubahan iklim dan upaya adaptasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Sektor
Dampak
Adaptasi
Pengairan
Kendala suplai irigasi dan air minum, dan peningkatan salinitas
Intrusi air asin ke daratan dan aquifer pantai
Perencanaan, pembagian air, komersialisasi
Suplai air alternatif, mundur
Ekosistem Darat
Peningkatan salinitas  di lahan pertanian dan aliran air
Kepunahan Keanekaragaman Hayati
Peningkatan resiko kebakaran
Invasi Gulma
Perubahan praktek penggunaan lahan
Pengelolaan Pertamanan
Pengelolaan lahan, Perlindungan thd. Kebakaran
Pengelolaan Pertamanan
Ekosistem Air
Salinisasi lahan sawah di wil. Pantai
Perubahan ekosistem sungai dan sawah
Eutropikasi
Intervensi fisik
Perubahan alokasi air
Perubahan alokasi air, mengurangi aliran masuk hara
Ekosistem Pantai
Perusakan terumbu karang
Limbah beracun
Penyemaian terumbukarang (?)
Pertanian dan kehutanan
Penurunan produktivitas, resiko banjir dan kekeringan, resiko kebakaran hutan
Perubahan pada pasar global
Peningkatan serangan hama dan penyakit
Peningkatan produksi oleh peningkatan CO2 diikuti dengan penurunan produksi oleh perubahan iklim
Perubahan pengelolaan dan kebijakan, perlindungan terhadap kebakaran dan peramalan musim
Pemasaran, perencanaan , dan perdaganngan Karbon.
Pengendalian terpadu, penyemprotan
Merubah teknik usaha tani dan industri
Hortikultur
Dampak campuran + dan – tergantung  spesies dan lokasi
Relokasi
Perikanan
Perubahan tangkapan
Monitoring, pengelolaan
Perumahan, industri
Peningkatan dampak banjir, badai dan kenaikan muka air laut
Pewilayahan, perencanaan bencana
Kesehatan
Ekspansi dan perluasan vektor penyakit
Peningkatan polusi fotokimia udara
Karantina, eradikasi atau pengendalian
Pengendalian emisi

Menurut penggolongan IPCC, Indonesia tidak termasuk dalam negara katagori Annex I (negara-negara maju). Menurut UU no 6 tahun 1994, yaitu UU pengesahan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang perubahan iklim, Indonesia tidak wajib ikut menekan emisi GRK, tetapi hanya bersifat sukarela. Menurut UU lingkungan hidup no 23 tahun 1997, menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah suatu yang harus dilakukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Jadi upaya mengurangi laju emisi GRK menjadi keharusan dalam rangka melestarikan lingkungan.

Dalam UU No. 6 tahun 1994, jika negara bukan anggota Annex I ikut dalam upaya menekan emisi GRK ataupun melakukan upaya-upaya adaptasi terhadap dampak perubahan iklim, maka dalam melakukan upaya tersebut berhak menggunakan dana Climate Change Fund yang disediakan oleh UNFCC. Agar dapat memanfaatkan dana ini, Indonesia harus melakukan beberapa tahapan antara lain (Murdiyarso, 2001; Boer, 2001):

  • Penyusunan data base dan sistim informasi 
  • Kajian ilmiah dan kemampuan prediksi serta analisis dampak perubahan iklim 
  • Menyusun Building Capacity dalam rangka adaptasi terhadap dampak perubahan iklim 
  • Menyiapkan kelembagaan di tingkat pusat dan daerah 
  • Menyiapkan perangkat hukum dan perundangan 
  • Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. 
* * *
Sumber :
  • United Nations Development Programme – Indonesia, 2007. Sisi lain perubahan iklim - Mengapa Indonesia harus beradaptasi untuk melindungi rakyat miskinnya. ISBN: 978-979-17069-0-2
  • Meiviana, Armely, Diah R Sulistiowati, Moekti H Soejachmoen, 2004. BUMI MAKIN PANAS - ANCAMAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA. Kerjsama Kementerian Lingkungan Hidup Bidang Pelestarian Lingkungan, Pelangi dan JICA.
dalam: http://iklim.dirgantara-lapan.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=41

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites